Pertemuan FKRP2RK Bahas Masalah Pembangunan Kalimantan

Written By Admin on Senin, 06 Februari 2012 | 19.42

Awang Ajak Tiga Provinsi Kerjasama dengan Kaltim
JAKARTA - Pembangunan di Pulau Kalimantan dalam era otonomi daerah ini sudah semakin maju. Selain adanya peluang dan keleluasaan yang diberikan Pusat kepada Daerah menyusul diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terobosan dan inisiatif para Gubernur se-Kalimantan juga diakui terbilang cemerlang, sehingga hasil-hasil pembangunan di berbagai daerah di Kalimantan saat ini semakin membaik dan dirasakan langsung masyarakat.
"Namun demikian, suatu daerah tidak mungkin bisa maju sendiri, tetapi pasti akan memerlukan bantuan dan dukungan daerah lainnya. Karena itu saya merasa perlu menegaskan komitmen kita untuk senantiasa bekerjasama di berbagai bidang," ujar Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada pertemuan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (6/2).
Selain Gubernur Awang, pertemuan FKRP2RK juga menghadirkan Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, Wagub Kalteng Achmad Diran, sedangkan Gubernur Kalbar diwakili oleh Kepala Bappeda Kalbar Robert Nusanto.
Mendapat kesempatan pertama menyampaikan paparannya, Awang mengatakan percepatan pembangunan di Kalimantan akan terwujud dengan baik apabila terjalin koordinasi, kerjasama dan saling sinergis di berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi, juga akan mudah dituntaskan.
Sehubungan dengan itu, Gubernur Awang Faroek mengemukakan panjang lebar tentang hasil-hasil pembangunan dan perencanaan ke depan. Provinsi Kaltim mengajak Provinsi se-Kalimantan untuk bersama-sama mengatasi persoalan daerah. Antara lain; belum finalnya RTRWP Kaltim, Kalbar dan Kalteng, belum terhubungnya Trans Kalimantan, konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan swasta, degradasi lingkungan, kendala penanaman investasi dan memperkuat ketahanan pangan.
Selain itu, dia juga menawarkan kepada tiga provinsi lainnya di Kalimantan untuk dapat berkiblat ke Kaltim. Misalnya mendirikan maskapai penerbangan Borneo Airline. "Kalau ada Riau Air, Sriwijaya Air, Batavia Air dan lainnya yang selama ini mendarati bandara-bandara di Kalimantan, mengapa kita tidak? Kami sudah mendirikan Kaltim Air, kalau kita bisa kerjasama mendirikan Borneo Air, Kaltim Air bisa saja diganti menjadi Borneo Air," kata Awang bersemangat.
Menurut Awang, dari Provinsi Kaltim masih banyak peluang yang bisa dikerjasamakan. Antara lain pembangunan rel kereta api, pendirian pabrik pupuk NPK, hingga kerjasama pendidikan, karena di Kaltim akan berdiri Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan dan Institut Seni Budaya Indonesia di Tenggarong. Lainnya sudah ada pula Universitas Mulawarman di Samarinda dengan bidang studi andalan hutan tropika humida dan Universitas Borneo Tarakan dengan bidang studi andalan bidang perikanan.
"Karena itu, kalau anak-anak Kalimantan mau maju, tidak perlu lagi studi ke Jawa, ke IPB, ITS, UI, UGM dan perguruan tinggi lainnya, cukup di Kaltim saja," katanya.
Rencana Kegiatan
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin selaku Koordinator FKRP2RK melaporkan, selama tahun 2011 lalu telah dilakukan pertemuan para Gubernur se-Kalimantan, pertemuan Bappeda se-Kalimantan dan pertemuan bersama Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Untuk tahun 2012, FKRP2RK menurutnya akan mengusulkan rencana kegiatan kepada para Gubernur se-Kalimantan menyangkut pengembangan interkoneksi transportasi dan antar provinsi se-Kalimantan, mengembangkan Kalimantan sebagai lumbung energi dan pangan nasional, pengembangan kluster industri pengolahan berbasis sumber daya alam, meningkatkan daya dukung lingkungan, pengembangan kawasan perbatasan, penyelesaian penetapan dan masalah kawasan hutan, mencermati masalah penetapan 45% kawasan konservasi sesuai Perpres No.3 tahun 2012 yang membatasi pengembangan wilayah.
"Selain itu, forum juga akan mencermati kebijakan Pemerintah terkait pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan tahun 2014 dan ekspor minyak sawit mentah (CPO) mulai tahun 2013. Peningkatan royalti tambang dan hasil perkebunan, serta mencermati kasus-kasus pertanahan, Pilkada dan lainnya yang dapat mengancam kamtibmas," ujarnya.
Dikemukakan pula, total dana APBN usulan program untuk tahun 2012 diajukan FKRP2RK kepada Pusat sebesar Rp 31,193 triliun, namun bisa direalisasikan Rp13,395 triliun (42,95%) yang mencakup bidang infrastruktur 59,24%, perekonomian 19,33%, SDM dan sosial budaya 23,72% dan bidang lingkungan hidup dan tata ruang 21,03%. (ri/hmsprov)
Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyampaikan paparan pada pertemuan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). (hadri/humasprov kaltim).
19.42 | 2 komentar | Read More

Awang: Hak Penyandang Cacat Sama

Written By Admin on Rabu, 28 Desember 2011 | 16.54

SAMARINDA - Kepala daerah di Kaltim diharapkan dapat memberikan dukungan kepada penyandang cacat yang berada di kabupaten dan kota, terutama melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar penyandang cacat di Kaltim mendapatkan hak yang sama dari Pemerintah Daerah.

Hal ini ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat membuka Pekan Paralympic Provinsi (Peparprov) II Kaltim yang digelar di Gor Segiri Samarinda, Selasa (27/12). Menurut dia, seluruh pihak berhak mendukung penyandang cacat tersebut, termasuk para pengusaha yang berada di Kaltim.

"Penyandang cacat berhak mendapat perlakuan yang sama layaknya orang normal lainnya. Karena itu, saya berharap seluruh pihak harus memperhatikan keberadaan penyandang cacat, termasuk penyandang cacat yang mengikuti Pekan Paralympic Provinsi ke II ini," ujar Awang Faroek. 

Mengapa perhatian ini perlu diberikan? Menurut Gubernur Awang Faroek seluruh penyandang cacat yang mengikuti Paralympic ke-II akan mampu meraih prestasi layaknya atlet normal.

"Apalagi, sesuai informasi dari Panitia Paralympic ke-II Kaltim, ternyata pada saat Paralympic Internasional yang digelar 12 hingga 22 Desember 2011 di Solo ada atlet penyandang cacat Kaltim yang mampu meraih medali emas. Melihat kondisi tersebut, maka hal ini membuktikan kemampuan mereka juga sama dengan atlet-atlet normal," sambung Awang.

Karena itu, lanjut dia, baik pemerintah dan swasta berhak memperhatikan keberadaan penyandang cacat tersebut. Artinya, seluruh pihak perlu memberikan hak yang sama terhadap seluruh penyandang cacat.

"Seperti pendidikan dan kesehatan tentunya perlu didukung. Ya, saya berharap seluruh perusahaan berhak memberikan hak yang sama kepada mereka. Maksud saya, berikanlah sedikit dari program Coorporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki perusahaan untuk penyandang cacat tersebut. Mari tunjukkan solidaritas kita," tegas Awang.

Mengenai dukungan yang diberikan seluruh kepala daerah di Kaltim, Pemprov Kaltim siap melakukan evaluasi atas perhatian yang dilakukan masing-masing Pemerintah Daerah, terutama dalam memberikan APBD kepada penyandang cacat di Kaltim.

Sementara itu, mengenai kejuaraan yang diikuti seluruh atlet penyandang cacat yang digelar sejak 27 hingga 31 Desember 2011 ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kemampuan atlet Peparprov menuju Peparnas yang dijadwalkan digelar 2012 di Riau.

"Junjung sportivitas, taati aturan yang telah ditetapkan dewan wasit, mudah-mudahan Peparnas 2012 prestasi Kaltim dapat dipertahankan, jika perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun selanjutnya," harap Awang.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Peparprov ke-II Kaltim H Pristianto mengatakan, jumlah peserta yang mengikuti even ini sebanyak 436 atlet, 75 official dan 150 pelatih. Mereka datang dari 11 daerah mempertandingkan 11 cabang olahraga (cabor).

"Pelaksanaan kami pusatkan di tiga tempat, yakni Komplek Stadion Madya Sempaja dan Komplek MAN 2 Samarinda serta Stadion Segiri. Cabor yang dipertandingkan, terdiri dari angkat berat, renang, tenis meja, bulutangkis, catur, volley duduk, tenis lapangan kursi roda, atletik dan futsal," ujarnya. (jay/hmsprov)
16.54 | 0 komentar | Read More

Desember 2012, KTP Lama Tak Berlaku

Written By Admin on Sabtu, 24 Desember 2011 | 18.28

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin mewacanakan untuk menonaktifkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Banjarmasin, pada Desember 2012 mendatang. 

Hal ini sesuai dengan Perpres No 67 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perpres No 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.  


Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin Rachmah Norlias mengungkapkan, pemberhentian KTP yang saat ini berlaku dikarenakan pada bulan Desember tersebut sudah dimulai pelaksanaan e-KTP

“Desember 2012 tersebut itu semua warga sudah memiliki e-KTP. Sehingga otomatis, KTP yang saat ini berlaku sudah tidak sah lagi,” ujarnya kemarin. 

Rachmah juga mengungkapkan, saat ini masih banyak warga yang membuat dan memperbarui KTP konvensional. Meski yang tertulis berakhir pada 2016, sebenarnya KTP tersebut berakhir pada Desember 2012. 

“Pokoknnya semua KTP lama, baik yang baru diperbarui ataupun akan habis berlakunya, pada Desember 2012 sudah tak dapat digunakan lagi,” tambahnya. 

Rachmah juga mengimbau agar semua masyarakat Kota Banjarmasin untuk segera mendatangi Kantor Kecamatan terdekat untuk di data e-KTP. 

“Semua masyarakat harus ikut e-KTP. Tidak perlu menunggu KTP lama baru habis berlakunya, baru buat e-KTP,” tegasnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa pada bulan April mendatang, pembuatan e-KTP akan ditarik biaya sebesar Rp30 ribu. 

“Masih banyak masyarakat yang menunda-nunda untuk membuat e-KTP. Padahal bulan April mendatang, e-KTP ini tidak gratis lagi,” tandasnya. (mr-115)
18.28 | 1 komentar | Read More

Beri Pelayanan Terbaik, Pemprov Sidak PNS

Pontianak-Sidak Pegawai yang dilakukan dilingkungan Pemprov Kalbar untuk memantau serta mengevaluasi kehadiran pegawai guna meningkatkan disiplin Pegawai melaksanakan tugas sehari-hari. 


Bagaimanapun PNS itu merupakan pelayan masyarakat yang harus siap setiap saat dalam memberikan pelayanan yang terbaik, karena tugas seorang PNS memang memberikan pelayanan, oleh sebab itu wajib hadir dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada imbalan serta pambrih yang diharapkan sesuai dengan Sapta Prasetya Korpri, sebab PNS sudah digaji Pemerintah melalui uang rakyat.

Demikian disampaikan Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalbar Kartius,SH, M.Si usai melakukan Sidak dilingkungan Biro-Biro Sekretariat, Jum’at ( 23/12).

Lanjut Kartius, seperti pada hari-hari besar keagamaan lainnya, sering dilaksanakan Inspeksi mendadak bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Provinsi yang dilakukan menjelang dan sesudah pelaksanaan perayaan.

Seperti pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang lalu dan sekarang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru dibentuk tim untuk memantau kehadiran PNS.

Hal ini dilakukan tidak saja menjelang perayaan hari besar, tapi mulai diterapkannya Apel pagi yang harus diikuti baik pejabat eselon II, III dan IV serta seluruh staf.

Usai melakukan Sidak diligkungan Biro, Kartius merasa senang setelah melihat kehadiran dari PNS cukup memuaskan, meskipun ada bebarapa orang yang sakit, izin tidak masuk kerja, tapi ini sudah menunjukan tingkat kesadaran kedisiplinan PNS.

Memang sidak yang dilakukan diharapkan tidak saja menjelang pada perayaan hari besar keagamaan, tapi akan berlanjut setiap bulannya akan dilakukan Inspeksi sampai benar-benar tingkat kedisiplin yang diharapkan pemerintah Provinsi bisa tercapai.

Memang tingkat disiplin tersebut sangat diharapkan dan harus tumbuh dari hati setiap PNS, jangan karena ada sidak pegawai pada masuk kerja, tapi dengan kesadaran bahwa dirinya adalah seorang PNS yang selalu siap bekerja dalam mengabdi kepada bangsa dan negara serta masyarakat, PNS merupakan salah satu orang yang dipercaya oleh pemerintah untuk bekerja dalam melayani masyarakat.“ angkap Karius.

Dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk meningkakan kinerja dan disiplin kerja, karena kita bekerja dipemerintahan masuk dalam sistem dan peraturan, oleh sebab itu taatilah segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, jelas Kartius.

Sementara Tim Sidak PNS kali ini ada 8 Tim yang diterjunkan, diantaranya tim pertama langsung dipimpin Sekda. M.Zeet Hamdy Assovie.MTM, Kartius,SH.M.Si, Drs.Robertus Isdius,M.Si, Drs.John Itang OE.MM, Drs. T.T.A.Nyarong dan tim VI dikoordinator Marius Marcellius,TJ.SH.MH dengan didampingi masing-masing dilengkapi anggota dari Sat.Pol PP. ( Nasir Humas ).

(Sumber kalbarprov.go.id)
18.13 | 0 komentar | Read More

Kaltim Deflasi 0,01 Persen

SAMARINDA - Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, pada bulan November 2011 Kaltim mengalami Deflasi sebesar 0,01 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 137,99 pada bulan Oktober 2011 menjadi 137,98 pada bulan November 2011.

Dengan penurunan angka inflasi tersebut, maka inflasi tahun kalender 2011 Kaltim (Januari-November 2011) mencapai 5,73 persen dan inflasi year on year terhadap November 2010 hingga November 2010 mencapai 6,52 persen. Sehingga deflasi terutama terjadi karena adanya penurunan harga pada kelompok pengeluaran yang memilki andil dominan seperti bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan serta transport dan komunikasi.

Hal tersebut ditunjukkan pada penurunan indeks kelompok pengeluaran seperti bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 0,80 persen. Sedangkan kelompok lain yang mengalami inflasi tinggi berasal dari kelompok sandang dengan inflasi sebesar 1,35 persen.

Selain itu kesehatan juga mengalami inflasi sebesar 0,22 persen, serta kelompok makanan jadi, minuman, rook dan tembakau sebesar 0,12 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,07 persen, sedangkan kelompok transport dan komunikasi dengan inflasi sebesar 0,03 persen.
Sementara itu inflasi juga diberikan dari beberapa kelompok komoditi pada bulan November 2011 yang diantaranya kelompok bahan makanan sebagai penyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,19 persen, kemudian kelompok sandang dengan inflasi 0,10 persen.

Selain itu kelompok perumahan, air, listrik, gas adan bahan bakar dengan inflasi sebesar 0,04 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,2 persen, sedangkan kelompok kesehatan serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok transport dengan komunikasi sama-sama memberi sumbangan inflasi sebesar 0,01 persen.

Sedangkan untuk rincian perbandingan inflasi antarkota pada bulan November 2011 antar kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan yang masing-masingnya mengalami deflasi sebesar 0,03 persen, 0,30 persen dan 0,85 persen. Inflasi year on year dari ketiga kota tersebut juga mencapai 6,12 persen untuk kota Samarinda, serta 6,94 persen untuk Balikpapan dan Tarakan sebesar 6,71 persen. (fit/hmsprov)
18.04 | 0 komentar | Read More

Kesehatan Menjadi Perhatian Pemerintah

Written By Admin on Jumat, 23 Desember 2011 | 09.13

Pontianak-Masalah kesehatan masyarakat salah satu program yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalmantan Barat, masih banyak masyarakat miskin terutama dipedalaman yang belum mendapat kesehatan dengan maksimal, hal ini selain letak geografis penduduk pedalaman Kalbar yang masih sulit dijangkau, mengingat wilayah Kalbar begitu luas. Namun demikian Pemerintah tetap berusaha untuk memberikan pelayanan bagi warga pedalaman maupun pesisir pantai.

Hal tersebut disampakannya ketika berdialog dengan Komisi IX DPR RI dimana salahsatunya membidangi masalah bidang kesehatan, berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur, Senin ( 19/12).

Program dari Pemerintah Pusat menyangkut kesehatan yang diluncurkan baik Askeskin maupun Jampersal belum semua dapat dirasakan penduduk miskin yang ada dipedalaman.
Langkah untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dilakukan Operasi Bashara Jaya belum lama ini, kegiatan bhakti sosial yang dipusatkan di Pulau Lemukutan telah melayanani masyarakat pesisir dan masyarakat yang berdomisili di pulau.
Layanan tersebut selain pengobatan umum juga dilakukan operasi bibir sumbing, khitanan massal dan operasi mata serta bedah.
Melihat begitu antusiasnya masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ini mencontohkan bahwa kesehatan menjadi utama dalam kita membangun bangsa dan negara ini.
Oleh sebab itu dengan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ini diharapkan dapat melihat fakta serta menjadi solusi dan harapan masyarakat untuk memperjuangkan kesehatanya, “tegas Cornelis.

Sementara itu Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Ciptaning menjelaskan, Pemerintah pusat telah menganggarkan Jaminan Kesehatan yang disediakan sebesar 27 milyar
Ribka menyayangkan, Pemerintah Kalbar merupakan daerah strategis, tapi masyarakat pedalaman masih kesulitan akibat buruknya infrastruktur.
Harapan Ketua Komisi IX dari Fraksi PDI-P bahwa di Komisi IX tersebut adalah putra daerah aslan Kalbar dr.Carolin Margaret Natasa yang akan memperjuangkan RS Komunitas di Kalbar minimal mencapai satu persenlah, “ungkap Ribka.
Hadir dalam pertemuan tersebut unsur Muspida, pimpinan vertikal dan para kepala SKPD Pemprov. ( Nasir Humas).
09.13 | 0 komentar | Read More

Industri Perikanan Harus Ditingkatkan

SAMARINDA- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak berharap industri perikanan di daerah ini dapat ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolahannya. Sebab, industri perikanan di Kaltim saat ini dinilai masih kurang dan belum mampu memberikan dukungan terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat di daerah.

"Melihat kondisi industri perikanan saat ini kurang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka saya berharap ke depan industri perikanan di Kaltim terus ditingkatkan pengembangan pengelolaannya, terutama di daerah yang memiliki sumber daya perikanan yang banyak," ujar Awang Faroek ketika ditemui usai peringatan HUT Nusantara dan HKSN 2011 di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (22/12).

Karena itu, lanjut dia, dengan adanya bantuan diberikan Pemprov Kaltim kepada daerah-daerah yang memiliki tangkapan ikan yang cukup banyak, maka diharapkan perkembangan industri perikanan lebih berkembang di daerah.

"Saya berharap mudah-mudahan bantuan tersebut mendukung industri perikanan di Kaltim dapat lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat yang hanya berharap pada hasil tangkapan ikan bisa merasakan manfaat yang baik ke depannya bagi keluarga mereka," jelasnya.

Menyikapi harapan Gubernur Kaltim Awang Faroek, Kadis Kelautan dan Perikanan Kaltim H Iwan Mulyana mengaku, jika industri perikanan di Kaltim sudah ada sebagian di daerah-daerah. Hanya saja, saat ini yang berkembang dan maju masih pada industri tangkapan udang. Bahkan, industri tersebut sudah banyak di Tarakan, Balikpapan, Kukar.

"Tapi, ke depan yang diharapkan untuk perkembangannya, terutama pengelolaannya pada industri-industri dari hasil rumput laut. Sebab, saat ini rumput laut masih dijual dengan bentuk kering. Ke depan diharapkan bisa disajikan dalam bentuk tepung," ujar Iwan.

Untuk mengembangkan industri perikanan tersebut, terutama hasil kekayaan laut, seperti rumput laut, maka pada 2012 di Tarakan Insya Allah akan dibangun pabrik kerajinan untuk rumput laut. "Pabrik tersebut diharapkan untuk menampung hasil panen dari Nunukan, Tarakan dan daerah lainnya," jelas Iwan.

Lantas daerah mana saja di Kaltim yang telah memiliki industri perikanan, terutama industri perikanan yang sudah berkembang. Iwan menyebut, saat ini cukup banyak indsutri perikanan di Kaltim yang telah berkembang dan maju, seperti yang berada di Balikpapan, kemudian Kukar dan di Tarakan paling banyak.
"Paling banyak memang Tarakan, yakni ada delapan industri perikanan yang telah berkembang di sana," jelasnya.

Lantas bagaimana untuk memajukan industri perikanan ke depan, Iwan berkata memang tidak mudah. Sebab, sebelumnya sektor perikanan ini, khususnya porsi antara tangkap dan budidaya itu lebih banyak tangkap.

"Nah, jika kita hanya mengandalkan tangkap saja tentu perkembangannya tidak bisa lebih. Karena itu, sekarang yang diharapkan lebih ditingkatkan adalah budidaya untuk memenuhi bahan bakunya itu. Jadi, percuma saja banyak-banyak industri tapi bahan bakunya tidak ada. Makanya, Insya Allah ke depan diharapkan yang dapat diperjuangkan melalui budidaya itu," pungkasnya.(jay/hmsprov)
09.05 | 0 komentar | Read More

Persisam Akui Beruntung Punya 'Si Gila' Gonzales

Written By Admin on Selasa, 20 Desember 2011 | 06.52

Pada laga yang digelar di Stadion Segiri, Gonzales membuktikan diri sebagai salah satu pencetak gol termashyur sepanjang sejarah Liga Indonesia.
 

Dua gol sundulannya, masing-masing pada menit 16 dan 68, ke gawang Persiwa selain menghadiahi Persisam kado manis jelang akhir tahun, juga tercatat sebagai gol ke 181-nya selama sembilan musim merumput di tanah air, serta yang kelima sepanjang musim ini.

Asisten pelatih Persisam Hendri Susilo pun mengaku beruntung skuadnya memiliki penyerang tajam macam 'El Loco'.

“Anak-anak mengalami penurunan permainan dan itu sudah kami prediksi sebelumnya. Tapi kami beruntung berkat dua gol dari Gonzales,” ujarnya pada Pusamania.org.

Hendri mengapresiasi kedisiplinan skuad Persiwa dalam bertahan. Ini membuat Yongki Aribowo dkk kesulitan menembus pertahanan lawan.

“Pemain susah sekali menemukan ritme permainan. yang jelas kami sangat bersyukur atas kemenangan ini,” tukas Hendri.

Dengan tambahan tiga poin ini, 'Pesut Mahakam' menduduki puncak klasemen ISL dengan torehan sembilan poin dari empat laga, sama dengan Sriwijaya FC yang menang 2-1 atas Persija Jakarta namun masih kalah selisih gol.[yob]

(Sumber inilah.com)
06.52 | 0 komentar | Read More

SOSIALISASI KEWAJIBAN MEMILIKI ALAT PEMADAM API

Palangkaraya- Kebakaran merupakan bencana yang hampir setiap saat menghantui kita. Karena kebakaran menyebabkan kerugian harta benda dan kehilangan aset bagi yang mengalaminya. Kebakaran banyak disebabkan faktor, dapat berupa faktor kesalahan manusia, kejadian alam, dan kerusakan alat-alat kelistrikan. Hal ini dapat dicegah dengan cara mempertinggi kewaspadaan dan menyiapkan alat pemadam kebakaran sehingga dapat mencegah peristiwa api kecil menjadi api besar yang kemudian menjadi kebakaran besar.

  
Mengantisipasi hal tersebut diatas dibuat Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 47 tahun 2010 Tentang Kewajiban Memiliki Alat Pemadam Api dan Peralatan Pemadam Kebakaran Pada Setiap Bangunan di Kota Palangka Raya. Peraturan tersebut disosialisasikan pada Acara Sosialiasi Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 tahun 2010 yang dilaksanakan  pada tanggal 19 Desember 2011 di Aula Palampang Tarung yang mengundang Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Badan/Instansi jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, dan Perwakilan dari Dinas/Badan/Kantor/Unit kerja yang berasal dari jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya yang berjumlah total 80 orangTujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka membangun kesiapsiagaan akan pentingnya upaya pencegahan dini terhadap bahaya kebakaran di lingkungan unit kerja masing-masingDemikian penjelasan dari Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Pemko Palangka Raya dalam laporannya selaku ketua penyelenggara kegiatan.

Dalam sambutan Walikota Palangka Raya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Ir. Sanijan CES, Walikota berpesan kepada semua Kepala Dinas/Badan/Kantor/lembaga satuan kerja jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya agar dapat mengaktifkan kembali petugas satuan pengamanan (Satpam) serta melengkapi bangunan perkantoran dan tempat kegiatan bangunan kesehatan, pendidikan dan bangunan pelayanan umum yang menjadi aset Pemerintah Kota Palangka Raya dengan penyediaan alat peemadam api dan peralatan pemadam kebakaran lainnya. Dan kepada para peserta sosialisasi, Walikota meminta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bersungguh-sungguh, serta memperhatikan semua materi yang disampaikan sehingga nantinya dapat diterapkan di unit kerja masing-masing, dan kepada narasumber, saya juga berharap agar dalam memberikan materi nantinya lebih banyak pada hal-hal yang bersifat praktis serta dialog, agar peserta bisa dengan mudah menyerap ilmu yang diberikan. (Azw-Humas).

(Sumber Palangkaraya.go.id)
06.42 | 0 komentar | Read More

Danau Lindung Empangau, Juara I Pokmaswas Nasional 2011

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tanggal 16 November 2011, telah ditetapkan bahwa peserta evaluasi dari Danau Lindung Empangau Provinsi Kalimantan Barat sebagai Juara Pertama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Nasional Tahun 2011. Evaluasi POKMASWAS Tingkat Nasional merupakan bagian dari penyelenggaraan kegiatan tahunan penghargaan Adibakti Mina Bahari yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2002, berupa penilaian terhadap indikator kinerja pembinaan dari pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Sekaligus apresiasi untuk menumbuhkan motivasi, partisipasi dan prakarsa pihak nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, masyarakat pesisir dan masyarakat pengawas perikanan sekaligus meningkatkan layanan aparatur pemerintah daerah secara harmonis.

 
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Danau Lindung Empangau dari Desa Nanga Empangau, Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah dikukuhkan pada 17 April 2007, saat ini diketuai oleh Sulaiman. Keberadaan POKMASWAS Danau Lindung Empangau merupakan salah satu dari sejumlah 82 POKMASWAS pada 11 kabupaten / kota yang terdata serta dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar sesuai Tupoksi dan kewenangannya. Adapun POKMASWAS adalah pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan melalui Pasal 67 yang menyatakan, "Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan". Melalui POKMASWAS selaku pelaksana kegiatan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di tingkat lapangan, adalah terdiri dari para unsure tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, nelayan dan petani ikan, serta LSM dan masyarakat maritim lainnya.

Dalam rangka melibatkan sekaligus lebih meningkatkan peran masyarakat dalam melindungi pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, maka DKP selaku instansi teknis harus melaksanakan aspek pembinaan secara berkelanjutan dan berjenjang serta tahapan evaluasi terhadap para POKMASWAS di tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Melalui proses evaluasi berdasarkan tiga kriteria yakni aspek teknis, sosial dan manajemen, telah diputuskan bahwa peserta dari Dusun Nanga Empangau yang merupakan juara POKMASWAS Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011, dinilai sebagai Juara POKMASWAS Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun ini. Sekaligus ditetapkan untuk mengikuti Evaluasi POKMASWAS Tingkat Nasional khususnya pada kategori Pelestarian Sumberdaya Perairan, untuk bersaing dengan sejumlah 1.452 POKMASWAS dari 33 Provinsi seluruh Indonesia yang terdaftar serta dibina oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen PSDKP.

Pertimbangan utama yang membuat POKMASWAS Empangau dapat mengungguli penilaian pada kriteria evaluasi selain aspek teknis dan manajemen, adalah keberhasilan pada aspek sosial berupa penegakkan aturan pelestarian, pemijahan secara alamiah hingga pemanfaatan perikanan yang menjadi konsensus bersama sebagai perangkat hukum adat (local wisdom). Masyarakat Nanga Empangau juga telah menerapkan sistem pengelolaan di danau mereka berupa pembagian berdasarkan zonasi inti perlindungan, zona penyangga, serta zona pemanfaatan sebagai andalan utama untuk mata pencaharian maupun atraksi wisata perairan Empangau. Penerapan ini berdasarkan inisiatif mandiri dari para tokoh dusun yang prihatin terhadap merosotnya habitat ikan Arwana di akhir tahun 1999 akibat over eksploitasi maupun perubahan ekosistem alamiahnya. Melalui pemijahan secara tradisional yang kemudian didukung oleh pemerintah daerah, selanjutnya keberadaan ikan Arwana Merah (Super Red) semakin dipulihkan sekaligus dipertahankan menjadi sumber penghasilan maupun eksistensi sebagai maskot khas Kalbar.

Keberadaan POKMASWAS Danau Lindung Empangau yang mampu mengelola sumber daya perairannya berikut mengendalikan eksploitasi habitat lokal terutama ikan Arwana Merah, telah terbukti dengan keberhasilan untuk melengkapi sarana publik seperti pembangunan Masjid dan sekolah TK berikut pendanaan honor guru secara tetap Rp. 600.000,- pertahun, pembuatan Pos Jaga Polisi berikut perkerasan jalan di Dusun Nanga Empangau. Juga penyelenggaraan kegiatan sosial secara kolektif seperti mengawasi dan melaksanakan Panen Raya, pembersihan danau maupun sungai secara berkala, mengatur jadwal piket serta pendampingan para pengunjung danau yang dipusatkan di Pondok Wisata. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan inisiatif kebutuhan hingga pencapaian yang dapat dinikmati telah merupakan keberhasilan dan prestasi tak ternilai, maka penghargaan melalui Evaluasi POKMASWAS secara berjenjang hingga Tingkat Nasional tinggal berupa pengakuan resmi saja.

Selanjutnya sebagai bagian dari puncak penghargaan Adibakti Mina Bahari yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, acara penyerahan penghargaan telah dilaksanakan pada upacara peringatan Hari Nusantara di Dumai Provinsi Riau tanggal 13 Desember 2011 yang diterima oleh Sulaiman selaku Ketua POKMASWAS Danau Lindung Empangau. Semoga apresiasi terhadap POKMASWAS Danau Lindung Empangau dapat mewakili eksistensi masyarakat perikanan di Kalbar yang selama ini hanya dikenal melalui pamor ikan Arwana Merah belaka, serta akan menularkan kegairahan bagi tersebarnya Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan pada 14 kabupaten dan kota di bumi Khatulistiwa.

*Ir. Dionisius Endy, MMP 
(Sumber kalbarprov.go.id)
06.36 | 0 komentar | Read More