 |
JAKARTA - Pembangunan di Pulau Kalimantan dalam era otonomi daerah ini sudah semakin maju. Selain adanya peluang dan keleluasaan yang diberikan Pusat kepada Daerah menyusul diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terobosan dan inisiatif para Gubernur se-Kalimantan juga diakui terbilang cemerlang, sehingga hasil-hasil pembangunan di berbagai daerah di Kalimantan saat ini semakin membaik dan dirasakan langsung masyarakat.
"Namun demikian, suatu daerah tidak mungkin bisa maju sendiri, tetapi pasti akan memerlukan bantuan dan dukungan daerah lainnya. Karena itu saya merasa perlu menegaskan komitmen kita untuk senantiasa bekerjasama di berbagai bidang," ujar Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada pertemuan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (6/2).
Selain Gubernur Awang, pertemuan FKRP2RK juga menghadirkan Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, Wagub Kalteng Achmad Diran, sedangkan Gubernur Kalbar diwakili oleh Kepala Bappeda Kalbar Robert Nusanto.
Mendapat kesempatan pertama menyampaikan paparannya, Awang mengatakan percepatan pembangunan di Kalimantan akan terwujud dengan baik apabila terjalin koordinasi, kerjasama dan saling sinergis di berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi, juga akan mudah dituntaskan.
Sehubungan dengan itu, Gubernur Awang Faroek mengemukakan panjang lebar tentang hasil-hasil pembangunan dan perencanaan ke depan. Provinsi Kaltim mengajak Provinsi se-Kalimantan untuk bersama-sama mengatasi persoalan daerah. Antara lain; belum finalnya RTRWP Kaltim, Kalbar dan Kalteng, belum terhubungnya Trans Kalimantan, konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan swasta, degradasi lingkungan, kendala penanaman investasi dan memperkuat ketahanan pangan.
Selain itu, dia juga menawarkan kepada tiga provinsi lainnya di Kalimantan untuk dapat berkiblat ke Kaltim. Misalnya mendirikan maskapai penerbangan Borneo Airline. "Kalau ada Riau Air, Sriwijaya Air, Batavia Air dan lainnya yang selama ini mendarati bandara-bandara di Kalimantan, mengapa kita tidak? Kami sudah mendirikan Kaltim Air, kalau kita bisa kerjasama mendirikan Borneo Air, Kaltim Air bisa saja diganti menjadi Borneo Air," kata Awang bersemangat.
Menurut Awang, dari Provinsi Kaltim masih banyak peluang yang bisa dikerjasamakan. Antara lain pembangunan rel kereta api, pendirian pabrik pupuk NPK, hingga kerjasama pendidikan, karena di Kaltim akan berdiri Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan dan Institut Seni Budaya Indonesia di Tenggarong. Lainnya sudah ada pula Universitas Mulawarman di Samarinda dengan bidang studi andalan hutan tropika humida dan Universitas Borneo Tarakan dengan bidang studi andalan bidang perikanan.
"Karena itu, kalau anak-anak Kalimantan mau maju, tidak perlu lagi studi ke Jawa, ke IPB, ITS, UI, UGM dan perguruan tinggi lainnya, cukup di Kaltim saja," katanya.
"Namun demikian, suatu daerah tidak mungkin bisa maju sendiri, tetapi pasti akan memerlukan bantuan dan dukungan daerah lainnya. Karena itu saya merasa perlu menegaskan komitmen kita untuk senantiasa bekerjasama di berbagai bidang," ujar Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada pertemuan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (6/2).
Selain Gubernur Awang, pertemuan FKRP2RK juga menghadirkan Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, Wagub Kalteng Achmad Diran, sedangkan Gubernur Kalbar diwakili oleh Kepala Bappeda Kalbar Robert Nusanto.
Mendapat kesempatan pertama menyampaikan paparannya, Awang mengatakan percepatan pembangunan di Kalimantan akan terwujud dengan baik apabila terjalin koordinasi, kerjasama dan saling sinergis di berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi, juga akan mudah dituntaskan.
Sehubungan dengan itu, Gubernur Awang Faroek mengemukakan panjang lebar tentang hasil-hasil pembangunan dan perencanaan ke depan. Provinsi Kaltim mengajak Provinsi se-Kalimantan untuk bersama-sama mengatasi persoalan daerah. Antara lain; belum finalnya RTRWP Kaltim, Kalbar dan Kalteng, belum terhubungnya Trans Kalimantan, konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan swasta, degradasi lingkungan, kendala penanaman investasi dan memperkuat ketahanan pangan.
Selain itu, dia juga menawarkan kepada tiga provinsi lainnya di Kalimantan untuk dapat berkiblat ke Kaltim. Misalnya mendirikan maskapai penerbangan Borneo Airline. "Kalau ada Riau Air, Sriwijaya Air, Batavia Air dan lainnya yang selama ini mendarati bandara-bandara di Kalimantan, mengapa kita tidak? Kami sudah mendirikan Kaltim Air, kalau kita bisa kerjasama mendirikan Borneo Air, Kaltim Air bisa saja diganti menjadi Borneo Air," kata Awang bersemangat.
Menurut Awang, dari Provinsi Kaltim masih banyak peluang yang bisa dikerjasamakan. Antara lain pembangunan rel kereta api, pendirian pabrik pupuk NPK, hingga kerjasama pendidikan, karena di Kaltim akan berdiri Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan dan Institut Seni Budaya Indonesia di Tenggarong. Lainnya sudah ada pula Universitas Mulawarman di Samarinda dengan bidang studi andalan hutan tropika humida dan Universitas Borneo Tarakan dengan bidang studi andalan bidang perikanan.
"Karena itu, kalau anak-anak Kalimantan mau maju, tidak perlu lagi studi ke Jawa, ke IPB, ITS, UI, UGM dan perguruan tinggi lainnya, cukup di Kaltim saja," katanya.
Rencana Kegiatan
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin selaku Koordinator FKRP2RK melaporkan, selama tahun 2011 lalu telah dilakukan pertemuan para Gubernur se-Kalimantan, pertemuan Bappeda se-Kalimantan dan pertemuan bersama Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Untuk tahun 2012, FKRP2RK menurutnya akan mengusulkan rencana kegiatan kepada para Gubernur se-Kalimantan menyangkut pengembangan interkoneksi transportasi dan antar provinsi se-Kalimantan, mengembangkan Kalimantan sebagai lumbung energi dan pangan nasional, pengembangan kluster industri pengolahan berbasis sumber daya alam, meningkatkan daya dukung lingkungan, pengembangan kawasan perbatasan, penyelesaian penetapan dan masalah kawasan hutan, mencermati masalah penetapan 45% kawasan konservasi sesuai Perpres No.3 tahun 2012 yang membatasi pengembangan wilayah.
"Selain itu, forum juga akan mencermati kebijakan Pemerintah terkait pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan tahun 2014 dan ekspor minyak sawit mentah (CPO) mulai tahun 2013. Peningkatan royalti tambang dan hasil perkebunan, serta mencermati kasus-kasus pertanahan, Pilkada dan lainnya yang dapat mengancam kamtibmas," ujarnya.
Dikemukakan pula, total dana APBN usulan program untuk tahun 2012 diajukan FKRP2RK kepada Pusat sebesar Rp 31,193 triliun, namun bisa direalisasikan Rp13,395 triliun (42,95%) yang mencakup bidang infrastruktur 59,24%, perekonomian 19,33%, SDM dan sosial budaya 23,72% dan bidang lingkungan hidup dan tata ruang 21,03%. (ri/hmsprov)
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin selaku Koordinator FKRP2RK melaporkan, selama tahun 2011 lalu telah dilakukan pertemuan para Gubernur se-Kalimantan, pertemuan Bappeda se-Kalimantan dan pertemuan bersama Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Untuk tahun 2012, FKRP2RK menurutnya akan mengusulkan rencana kegiatan kepada para Gubernur se-Kalimantan menyangkut pengembangan interkoneksi transportasi dan antar provinsi se-Kalimantan, mengembangkan Kalimantan sebagai lumbung energi dan pangan nasional, pengembangan kluster industri pengolahan berbasis sumber daya alam, meningkatkan daya dukung lingkungan, pengembangan kawasan perbatasan, penyelesaian penetapan dan masalah kawasan hutan, mencermati masalah penetapan 45% kawasan konservasi sesuai Perpres No.3 tahun 2012 yang membatasi pengembangan wilayah.
"Selain itu, forum juga akan mencermati kebijakan Pemerintah terkait pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan tahun 2014 dan ekspor minyak sawit mentah (CPO) mulai tahun 2013. Peningkatan royalti tambang dan hasil perkebunan, serta mencermati kasus-kasus pertanahan, Pilkada dan lainnya yang dapat mengancam kamtibmas," ujarnya.
Dikemukakan pula, total dana APBN usulan program untuk tahun 2012 diajukan FKRP2RK kepada Pusat sebesar Rp 31,193 triliun, namun bisa direalisasikan Rp13,395 triliun (42,95%) yang mencakup bidang infrastruktur 59,24%, perekonomian 19,33%, SDM dan sosial budaya 23,72% dan bidang lingkungan hidup dan tata ruang 21,03%. (ri/hmsprov)
Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyampaikan paparan pada pertemuan Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). (hadri/humasprov kaltim).
2 komentar:
Kaya seumber daya alam namun miskin daya tawar di pemerintah pusat, ironi...
hmmm bagus juga informasinya. dan blognya mampir ya ke blog kami juga http://www.kaltimonline.com/
Posting Komentar