Kesehatan Menjadi Perhatian Pemerintah

Pontianak-Masalah kesehatan masyarakat salah satu program yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalmantan Barat, masih banyak masyarakat miskin terutama dipedalaman yang belum mendapat kesehatan dengan maksimal, hal ini selain letak geografis penduduk pedalaman Kalbar yang masih sulit dijangkau, mengingat wilayah Kalbar begitu luas. Namun demikian Pemerintah tetap berusaha untuk memberikan pelayanan bagi warga pedalaman maupun pesisir pantai.

Hal tersebut disampakannya ketika berdialog dengan Komisi IX DPR RI dimana salahsatunya membidangi masalah bidang kesehatan, berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur, Senin ( 19/12).

Program dari Pemerintah Pusat menyangkut kesehatan yang diluncurkan baik Askeskin maupun Jampersal belum semua dapat dirasakan penduduk miskin yang ada dipedalaman.
Langkah untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dilakukan Operasi Bashara Jaya belum lama ini, kegiatan bhakti sosial yang dipusatkan di Pulau Lemukutan telah melayanani masyarakat pesisir dan masyarakat yang berdomisili di pulau.
Layanan tersebut selain pengobatan umum juga dilakukan operasi bibir sumbing, khitanan massal dan operasi mata serta bedah.
Melihat begitu antusiasnya masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ini mencontohkan bahwa kesehatan menjadi utama dalam kita membangun bangsa dan negara ini.
Oleh sebab itu dengan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ini diharapkan dapat melihat fakta serta menjadi solusi dan harapan masyarakat untuk memperjuangkan kesehatanya, “tegas Cornelis.

Sementara itu Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Ciptaning menjelaskan, Pemerintah pusat telah menganggarkan Jaminan Kesehatan yang disediakan sebesar 27 milyar
Ribka menyayangkan, Pemerintah Kalbar merupakan daerah strategis, tapi masyarakat pedalaman masih kesulitan akibat buruknya infrastruktur.
Harapan Ketua Komisi IX dari Fraksi PDI-P bahwa di Komisi IX tersebut adalah putra daerah aslan Kalbar dr.Carolin Margaret Natasa yang akan memperjuangkan RS Komunitas di Kalbar minimal mencapai satu persenlah, “ungkap Ribka.
Hadir dalam pertemuan tersebut unsur Muspida, pimpinan vertikal dan para kepala SKPD Pemprov. ( Nasir Humas).